Informasi Umum

Informasi Produk Hukum Kabupaten Lebong

Kunjungi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lebong (www.lebongbaghukum.org)

Dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong
2012 - 2013


Informasi Pengadaan/Lelang

Kunjungi Situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (lpse.lebongkab.go.id)


Selamat Kepada Bupati Lebong
H. Rosjonsyah, S.IP,.M.Si
Atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedua kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu
"Mari bersama meningkatkan kinerja dan etos kerja, mengutamakan transparansi dan menumbuhkan partisipasi, agar dapat mempertahankan opini WTP untuk ke depannya"

LPSE Lebong

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik

Baca Detail

23
Apr

LPSE Lebong

Written by Super Admin on 23 April 2011.

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia/Pokja ULP Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. LPSE berada di bawah pengawasan LKPP cq Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi.

Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah:

  1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF)
  3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jada Pemerintah).

Berdasarkan pengalaman sejak tahun 2004 dalam hal pemberlakuan Keppres No. 80 Tahun 2003, efisiensi akan akan tercapai apabila proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta mengedepankan proses persaingan yang sehat.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dari LKPP. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya.

Untuk memperluas akses e-pengadaan ke seluruh instansi pemerintah, LKPP memberi kesempatan kepada departemen, kementerian, LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan instansi pemerintah lainnya untuk mendirikan LPSE di instansi masing-masing. LPSE menyelenggarakan layanan e-pengadaan menggunakan aplikasi SPSE.

 

SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

SPSE merupakan aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan oleh Direktorat E-Procurement - LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi; baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:
1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
BPKP) untuk sub sistem audit

LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP ) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007.

LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

  • Tak Mampu Serap Anggaran Terancam Mutasi

    LEBONG – Ini sepatutnya menjadi perhatian serius bagi pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemkab Lebong. Dengan berjalannya Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), maka para pejabat di setiap SKPD akan terus dipantau dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyerapan anggaran.
    Bahkan, Bupati Lebong, H. Rosjonsyah, S.IP,M.Si mengancam akan melakukan mutasi terhadap pejabat di SKPD yang mendapatkan raport merah lantaran penyerapan anggaran program tidak optimal.  “Kan sekarang TEPPA sudah berjalan. Jadi, kalau ada SKPD yang kena raport merah, akan saya mutasi pejabatnya,” tegas bupati saat menghadiri kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kemarin. Read more...

  • Pemerintah tengah persiapkan pendirian AKN

    Kemarin, bertempat di ruang pola Pemkab Lebong, tim Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kabupaten Lebong menggelar presentasi terkait progres kesiapan Pemkab Lebong dalam pendirian AKN. Presentasi digelar di depan 4 orang perwakilan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diketuai oleh DR. Abu Bakar. Presentasi disampaikan oleh Sekretaris Tim AKN Lebong, Rodi Hartono Jaf, SP, yang juga menjabat sebagai Kepala SMKN 1 Lebong Tengah. Read more...

  • Hydropower Air Putih 3x3.30 MW

    Sektor ketenagalistrikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tumbuh kembangnya suatu daerah, karena ketersediaan energi listrik berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, maka selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Read more...

  • Bengkulu Bangun Jalan Tembus Ke Jambi

    Pembangunan di Provinsi Bengkulu terus dilakukan terutama pembangunan jalan sebagai akses transportasi. Sebelumnya Bengkulu juga telah melakukan perluasan jalan Bengkulu-Lubuk Linggau.

    Saat ini Bengkulu akan membangun jalan tembus dari Kabupaten Lebong menuju Kabupaten Merangin, Jambi. Read more...

Peta Kab Lebong

Lihat Kabupaten Lebong di peta yang lebih besar

Lebong Twitter

Become Fans